Jakarta, 2026 – Praktik pre-order (PO) emas kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kasus bermunculan di mana masyarakat dirugikan karena dana pembelian emas telah dibayarkan, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diterima.
Fenomena ini kerap terjadi saat harga emas mengalami lonjakan tajam. Tingginya minat beli dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan membuka PO emas, menawarkan harga menarik atau janji ketersediaan barang di tengah kelangkaan.
Dana Terpakai, Emas Fiktif
Dalam banyak kasus, dana konsumen yang telah masuk justru digunakan untuk kepentingan lain. Akibatnya, saat jatuh tempo pengiriman, pihak penjual tidak memiliki stok emas sebagaimana dijanjikan. Konsumen pun terjebak dalam antrean panjang tanpa kejelasan.
Pengamat ekonomi menilai skema PO emas sangat berisiko jika tidak disertai transparansi stok dan pengelolaan dana yang aman. “Masalah utamanya adalah dana konsumen tidak dipisahkan, sehingga rawan disalahgunakan,” ujarnya.
Bertentangan dengan Prinsip Transaksi Sehat
Selain merugikan secara finansial, praktik PO emas juga dinilai bertentangan dengan prinsip transaksi yang sehat. Dalam transaksi emas, idealnya terjadi serah terima barang dan pembayaran secara jelas, tanpa penundaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Kondisi uang ada, barang tidak ada membuka ruang besar bagi sengketa dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan emas.
Masyarakat Diminta Lebih Waspada
Otoritas dan pelaku industri emas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Konsumen disarankan membeli emas yang ready stock, memastikan reputasi penjual, serta menghindari iming-iming harga murah yang tidak masuk akal.
Emas sejatinya adalah aset pelindung nilai. Namun tanpa kehati-hatian, niat mengamankan harta justru bisa berujung kerugian. Edukasi dan kewaspadaan menjadi kunci agar masyarakat tidak kembali menjadi korban praktik PO emas bermasalah.
Comment